Rektor: Semangat Nasionalis Masyarakat Perbatasan Harus Dijaga

Makassar – Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA mengingatkan pemerintahan Jokow – JK bagi fokus menjaga semangat nasionalisme masyarakat perbatasan demi keutuhan bangsa dan negara.

Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu menyampaikan itu dalam acara Rembuk Nasional 2017 dengan tema
“Membangun Politik, Hukum dan Keamanan buat Kemandirian dan Keunggulan Bangsa”. Rembuk ini berlangsung di Ruang Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Sabtu.

“Jangan sampai masyarakat pinggiran atau perbatasan tak memiliki lagi sifat nasionalisme sehingga saat melihat barang berbahaya termasuk narkoba, masuk ke wilayahnya justru bersikap acuh dan tak peduli,” katanya.

Ia menjelaskan, seandainya hal itu terjadi maka tentu barang-barang terlarang yg masuk melalui perbatasan atau wilayah-wilayah yg sulit dijangkau aparat keamanan, mulai leluasa karena tak adanya kepedulian masyarakat buat melaporkan atau mencegahnya.

Menurut dia, di daerah perbatasan atau terluar itu memang banyak pelabuhan-pelabuhan gelap yg dimanfaatkan orang-orang yg tak bertanggung-jawab buat memasok barangnya ke Indonesia.

“Pelabuhan-pelabuhan gelap yg melakukan aktifitas bongkar muat di malam hari itu tentu rawan terjadi perdagangan narkoba. Jika semangat nasionalisme dan bela negara masyarakat kurang, mereka mulai acuh yg utama mendapat sesuatu,” jelasnya.

Dirinya juga mengakui pernah menginap di Pulau Sebatik. Disana merasakan sendiri bagaimana kehidupan masyarakat yg tinggal di daerah terluar, termasuk tak sedikit yg lebih memilih bertransaksi atau melakukan jual beli keluar dari NKRI.

“Tentu alasannya karena mereka melihat lebih dapat hidup karena harga jualannya yg lebih tinggi. Kondisi seperti ini tentu lambat laut mulai mengikis semangat nasionalisme mayarakat,” ujarnya.

Namun demikian, dirinya juga tak pungkiri seandainya pemerintahan Jokowi-JK ternyata mampu begitu terasa di daerah perbatasan.

Seperti harga-harga bahan pokok yg begitu terjangkau seperti di daerah perbatasan di Merauke, Papua.

“Saya beberapa waktu dulu melakukan deklarasi anti radikalisme di Papua. Saya saat berkunjung ke pasar, ternyata harga berasnya itu Rp10 ribu. Padahal sebelumnya itu harganya mencapai Rp50 ribu. Ini tentunya komitmen pemerintah dalam menekan harga diseluruh penjuru tanah air,” sebutnya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin