Saat Jokowi Menyebut KKP Dan Bakamla Mendapat ‘Disclaimer’ Dari BPK…

JAKARTA,  – Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) alias ‘disclaimer’ atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dua kementerian/ lembaga tahun 2017.

Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Keuangan (LHP) dari BPK ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2018) pagi, Presiden Jokowi pun blak-blakan mengenai dua kementerian/ lembaga yg laporan keuangannya dinilai belum akuntabel sesuai standard oleh BPK.

“Yang mendapatkan TMP atau disclaimer menurun. Pada 2016 ada 6 (kementerian/lembaga). 2017 masih ada dua. Itu siapa? Satu, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Dua, Bakamla (Badan Keamanan Laut),” ujar Jokowi di acara tersebut.

“Sekarang harus disebut begitu. Sekarang buka-bukaan saja. Kalau enggak disebut begitu, nanti..,” Jokowi tak melanjutkan kata-katanya.

Baca juga: BPK Temukan Belanja Pemerintah Tidak Sesuai Ketentuan pada Laporan Keuangan 2017

Setelah terdiam sejenak, Jokowi pun mengungkapkan harapannya supaya laporan keuangan semua kementerian/ lembaga akuntabel sesuai standard BPK sehingga tak ada lagi yg masih mendapat opini TMP atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Kita harapkan tahun depan tak ada lagi yg TMP, syukur tak ada lagi yg WDP. Syukur-syukur WTP semua. Sekali lagi aku harap jumlah entitas yg WTP bertambah, yg mendapatkan WDP dan TMP hilang,” ujar Jokowi.

Ia meminta kementerian/lembaga yg masih meraih opini WDP dan TMP atas laporan keuangannya selalu berbenah diri dengan melakukan terobosan.

Pada penghujung pidatonya, Presiden Jokowi sekaligus mengingatkan supaya kementerian/ lembaga memaksimalkan pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: BPK Temukan Penyimpangan Belanja Pegawai Tahun 2017 Sekitar Rp 19 Miliar

“Saya tidak mulai pernah bosan mengingatkan agar kami semuanya benar-benar memperbaiki, menjaga, dan benar-benar memaksimalkan pengelolaan uang negara, uang rakyat. Ini adalah tanggung jawab kalian terhadap konstitusi dan negara serta pertanggungjawaban kami terhadap rakyat bahwa yg namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,” ujar Jokowi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga mengapresiasi naiknya jumlah kementerian/ lembaga yg meraih opini WTP. Diketahui, BPK memberikan opini WTP ke 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Jumlah ini meningkat 7 persen dibandingkan tahun lalu. Diketahui, jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2016 yg meraih predikat WTP, yakni berjumlah 74.

 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

TV Badan Pemeriksa Keuangan mulai melakukan audit lanjutan terhadap kebijakan impor beras Kementerian Perdagangan.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin