Selain Perppu, Ini Usul Perludem Soal Peserta Pilkada Yang Terjerat Hukum

JAKARTA, – Perkumpulan buat Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) memberikan pilihan hukum yg bisa digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi mengganti peserta pilkada berstatus tersangka tanpa perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Pertama, KPU mampu memakai kewenangan atribusinya buat menyusun Peraturan KPU (PKPU) sebagai turunan undang-undang.

Caranya, mengubah PKPU Pencalonan dengan memperluas tafsir pergantian calon kepala daerah di pilkada dapat dikerjakan karena berhalangan tetap.

Dalam PKPU tersebut diatur pergantian calon kepala daerah mampu dikerjakan oleh partai politik karena dinyatakan tak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, dan dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap.

“Ini tak terlalu spesifik. Ruang ini dapat dimanfaatkan secara cepat. KPU dapat mengubah makna ‘berhalangan tetap’ itu salah satunya adalah saat seseorang ditahan karena OTT (operasi tangkap tangan) atau pengembangan perkara,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

(Baca juga: Agar Publik Punya Pilihan, Penetapan Tersangka Peserta Pilkada Perlu Dipublikasikan)

Kedua, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mampu melakukan revisi UU Pilkada secara terbatas. Hanya saja, hal tersebut jelas butuh waktu lama dan komitmen pembuat UU.

“Ini memerlukan waktu lebih panjang dan juga kemauan dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat UU buat mampu bekerja cepat. Kalau langkah cepat, ya revisi PKPU,” kata Titi.

Perludem membantah bahwa pilihan-pilihan yg diberikan tersebut sebagai bentuk “karpet merah” buat partai politik bagi mengganti calon yg diusungnya lantaran terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah jalan.

“Tapi ini jalan tengah di tengah situasi abnormal, luar biasa, agar tak ada orang yg bermasalah hukum terpilih di pilkada. Kita telah pernah milik contohnya,” kata Titi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Meski demikian, pilihan pemerintah bagi menerbitkan perppu juga mampu menjadi solusi atas polemik yg ada. Apalagi, perppu mampu diterbitkan karena situasi darurat atau adanya kekosongan hukum.

“Kami dukung perppu, tetapi tanpa perppu pun dapat dikerjakan dengan ubah PKPU Pencalonan dan revisi terbatas UU Pilkada,” kata Titi.

(Baca juga: KPK: Penetapan Tersangka Peserta Pilkada Dilakukan agar Rakyat Tahu)

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto diketahui meminta KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah. Namun, KPK menolak permintaan pemerintah tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, proses hukum calon kepala daerah harus tetap jalan meski pihak yg tersangkut masalah hukum itu maju sebagai peserta Pilkada 2018.

Sebagai langkah lanjutan, KPK mengusulkan pemerintah membuat perppu yg memberikan jalan agar partai politik mengganti calon kepala daerah yg ditetapkan sebagai tersangka.

KPK beralasan, Perppu perlu diterbitkan pemerintah. Sebab, dengan aturan ketika ini, calon kepala daerah tetap mampu bertarung dalam pilkada, bahkan mampu dilantik sebagai kepala daerah meskipun statusnya tersangka perkara korupsi.

Dengan adanya ketentuan partai politik dapat mengganti calon kepala daerah berstatus tersangka, rakyatlah yg diuntungkan.

TV Penegasan KPK bertentangan dengan imbauan Menko Polhukam yg meminta penetapan tersangka ditunda hingga pelaksanaan pilkada selesai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin