Setelah Satgas Anti-Politik Uang, Satgas Anti-SARA Segera Menyusul

JAKARTA, – Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin buat mencegah terjadinya pelanggaran hukum selama proses Pilkada Serentak 2018, terutama politik uang yg telah dianggap suatu kebiasaan menjelang pesta politik.

Ia menyadari bahwa masih banyak anggota masyarakat yg kesadaran demokrasinya rendah sehingga terbuka dengan politik uang tersebut.

Karena itulah, Polri membentuk satuan tugas politik uang yg berjalan sejak pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga ketika ini, belum disampaikan hasil kerja satgas tersebut.

Belum lama ini, Kapolri mengumumkan bahwa Polri juga mulai membentuk satgas anti-SARA. Satgas ini masih dalam tahap perumusan. Menurut Tito, satgas yg juga bernama Satgas Nusantara itu nantinya mulai mencegah potensi isu-isu provokatif di masyarakat, sebagaimana terjadi pada pilkada sebelumnya.

“Yang paling penting langkah preventif, merupakan mengajak stakeholder masyarakat yg peduli pilkada damai bagi bicara dan suarakan damai dan menghindari isu provokatif dan dapat memanaskan situasi, yg dapat memecah belah bangsa,” kata Tito.

Tito meminta seluruh elemen bangsa bergerak buat menyuarakan pilkada damai, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yg dipandang oleh publik. Kampanye bagi mendinginkan suasana juga dikerjakan melalui media sosial. Jika ada pelanggaran hukum, maka Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mulai menindak.

“Kerja sama juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber Nasional, kalian segala mulai sinergi lakukan patroli,” kata Tito.

Baca juga: Kawal Kemenangan Ganjar-Yasin, PDI-P Bentuk Satgas Anti-SARA

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, tindakan yg masuk ranah satgas anti-SARA ini antara yang lain ujaran kebencian dan mendiskriminasi SARA, baik di dunia maya maupun lewat spanduk, baliho, dan penyampaian verbal.

“Siapa pun yg melihat dapat menurunkan (spanduk) apabila mengandung SARA. Siapa pun kami minta lebih aware, peduli terhadap lingkungan,” kata Martinus.

Sama dengan satgas politik uang, nantinya satgas anti-SARA juga mulai berkoordinaai dengan sentra Gakkumdun karena muara penegakan hukum ada di sana. Personel Polri juga mulai mengikuti pelatihan khusus agar lebih menguasai ruang lingkup mereka dalam penegakan hukum jelang pemilu.

“Selain tambah personel, juga dengan tambah kemampuan SDM. Pelatihan banyak dengan koordinasi dengan Kemenkominfo, KPU, dan PPATK supaya mereka tambah pengetahuan,” kata Martinus.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });
TV Polri dan KPK bersiap berpartisipasi dalam gelaran pilkada serentak 2018 lewat satgas anti politik uang.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin