Setya Novanto, Kasus Hukum, Dan Kisahnya Di Panggung Politik

Setya Novanto, politisi kawakan yang berasal Partai Golkar, selalu menjadi sorotan. Mulai dari berbagai perkara hukum yg menyeret namanya, hingga kelihaiannya dalam berpolitik. Berkiprah di Senayan sejak 1999, kini perjalanan karier politik Novanto terancam kandas. Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP menghentikan sepak terjang Setya Novanto di panggung politik. Mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua DPR, Novanto juga harus rela kehilangan jabatan prestise sebagai Ketua Umum Partai Golkar.  

Dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto melayangkan surat kepada Fraksi Partai Golkar pada 8 Desember 2017.

Melalui surat itu, ia mengatakan pengunduran dirinya dari posisi sebagai Ketua DPR. Keputusan yg diambil setelah desakan mundur tiba dari seluruh penjuru.

Sejak ditetapkan kembali sebagai tersangka perkara dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK pada 10 November 2017, Novanto bertahan tidak mau mundur dari parlemen. Alasannya, ia mulai melakukan upaya hukum merupakan gugatan praperadilan. Keputusan soal posisinya, baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Partai Golkar, mulai diambil setelah adanya putusan praperadilan.

Baca Topik: Sepak Terjang Setya Novanto

Kali ini, “nasib baik” tidak berpihak kepada Novanto. Proses praperadilan terhenti karena persidangan perkara e-KTP yg menjeratnya sudah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Di sinilah awal dari kemungkinan berakhirnya kisah Novanto di panggung politik…

Setya Novanto dan perkara hukum

Kasus e-KTP bukan kali pertama yg menyeret nama Novanto di dalamnya. Nama Setya Novanto pernah disebut dalam sejumlah kasus. Beberapa kali ia pernah menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi sejumlah kasus.  

1. Kasus cessie Bank Bali
Setya Novanto diduga pernah menjadi tersangka dalam skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Pada 2001, Novanto disebut pertama kali oleh jaksa dalam sidang terkait masalah hak tagih piutang Bank Bali. Kasus itu menyebabkan kerugian negara nyaris Rp 1 triliun dari total tagihan sebesar Rp 3 triliun.

2. Kasus penyelundupan beras
Nama Novanto juga disebut-sebut terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam sebanyak 60.000 ton. Novanto cuma pernah diperiksa sekali oleh Kejaksaan Agung, yakni pada 27 Juli 2006.

3. Kasus PON Riau
 
Pada masalah suap PON Riau, KPK pernah mendalami keterlibatan Novanto dengan menggeledah ruang kerjanya di Lantai 12 Gedung DPR. Penggeledahan itu yaitu pengembangan perkara yang  menjerat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, yg juga politikus Partai Golkar. Setya Novanto membantah keterlibatannya.  

4. Kasus suap di Mahkamah Konstitusi
Pada perkara yg melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, M Akil Mochtar, Novanto pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yg bergulir di MK. 

Nama Novanto sempat disebut dalam rekaman pembicaraan antara Akil Mochtar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa, Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.

Baca juga: Setya Novanto, The Untouchable yg Penuh Kontroversi….
 
Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini, Novanto membantah adanya permintaan uang dari Akil. Dia mengaku sudah melarang Zainuddin mengurus persoalan Pilkada Jatim. 

5. Kasus saham Freeport
Pada 2015, Kejaksaan Agung membuka penyelidikan perkara dugaan pemufakatan jahat dalam meeting antara Maroef Sjamsoeddin yg menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. 

Berdasarkan rekaman percakapan yg direkam Maroef, dalam rapat itu diduga ada permintaan saham Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Baca : Wapres: Mana Lebih Berat, Pertemuan Novanto dengan Donald Trump atau Minta Saham Freeport?

Namun, pada April 2016, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan bahwa perkara tersebut diendapkan karena belum ada perkembangan yg berarti. Hingga setahun berlalu, belum ada kepastian apakah penyelidikan perkara tersebut mulai berlanjut atau tidak.

6. Kasus korupsi E-KTP
Setya Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Perbuatan Novanto itu menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Menurut jaksa, Setya Novanto secara segera atau tak segera mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP tahun 2011-2013.

Baca juga: Setya Novanto Didakwa Intervensi Proyek e-KTP dan Rugikan Negara Rp 2,3 Triliun

Penyalahgunaan kewenangan itu dikerjakan Novanto buat menguntungkan diri sendiri, serta memperkaya orang yang lain dan korporasi. Menurut jaksa, Novanto diperkaya 7,3 juta dollar Amerika Serikat. Selain itu, ia menerima jam tangan merek Richard Mille seharga 135.000 dollar AS.

7. Pembuatan SIM dan KTP pada masa Orde Baru
Setya Novanto tercatat pernah terlibat dalam proyek pemerintah buat pembuatan SIM dan KTP pada masa Orde Baru. Berdasarkan pemberitaan Harian  pada 2 Oktober 1992 dengan judul “Biaya SIM Model Baru Rp 52.500” tertera bahwa Polri menggandeng pihak swasta dalam hal investasi peralatan komputer bagi pengadaan SIM macam baru. 

Ada total 19 perusahaan swasta yg berinvestasi senilai Rp 90 miliar, termasuk PT Citra Permatasakti Persada (CPP) yg dipimpin Novanto. Dia ditunjuk Siti Hardijanti Rukmana atau yg dikenal sebagai Mbak Tutut bagi memimpin PT CPP sejak tahun 1991. 

Saat itu, skema kerja sama Polri dengan pihak swasta adalah dengan sewa pinjam peralatan komputerisasi selama lima tahun, di mana setelah waktu tersebut terpenuhi, seluruh peralatan itu menjadi punya Polri.

Baca juga: Ini Pesan Setya Novanto buat Kader Golkar

Untuk setiap pembuatan SIM, swasta yg menjadi mitra kerja Polri bisa Rp 48.500 dan Rp 4.000 sisanya masuk ke kas negara. Proyek pembuatan SIM model baru ini menjadi sorotan karena diduga ada tindak pidana korupsi. 

Mengutip pemberitaan Harian , 16 Maret 2005, dengan judul “Dipertanyakan, Penanganan Dugaan Korupsi Dana SIM”, terungkap ada selisih jumlah produksi SIM yg dirilis Ditlantas Polri selaku pelaksana proyek dengan data PT CPP buat periode yg sama. 
 
8. Disebut dalam masalah suap pejabat pajak
Nama Novanto muncul dalam persidangan bagi terdakwa mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Dalam persidangan terungkap bahwa Handang ingin memperkenalkan atasannya, yakni Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Dadang Suwarna, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto.

Baca: Setya Novanto, Si Licin Penuh Kontroversi Pemimpin Baru Partai Golkar

Upaya perkenalan itu terkait pencalonan Dadang sebagai salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yg sedang bergulir di DPR.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin