Siang Ini, Tiga Pimpinan Baru MPR Dilantik

JAKARTA,  — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai melangsungkan pelantikan tiga pimpinan barunya, yakni Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra.

Pelantikan mulai dilangsungkan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018), tepatnya pukul 13.00. Hal itu dibenarkan Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono.

“Iya, siang ini,” kata Ma’ruf ketika dikonfirmasi jadwal pelantikan pimpinan MPR melalui pesan singkat, Senin (26/3/2018).

Penambahan tiga pimpinan MPR yg baru ini yaitu amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3), tepatnya pada Pasal 427A.

Baca juga: PPP: Ada Kesan Dipaksakan Terkait Pemberian Kursi Pimpinan MPR ke PKB

Pasal tersebut berbunyi, “Penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yg memperoleh suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga), serta urutan ke-6 (enam) dan penambahan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yg memperoleh suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu).

Seperti diketahui PDI-P, Gerindra, dan PKB yaitu partai dengan raihan kursi terbanyak dengan urutan kesatu, ketiga, dan keenam.

Sebelumnya, pelantikan tiga pimpinan baru MPR dipermasalahkan Fraksi PPP. Sebab, menurut mereka, berdasarkan Pasal 427A Undang-Undang MD3, PKB tidak berhak mendapat tambahan kursi pimpinan MPR.

Baca juga: PKB Heran, PPP Baru Persoalkan Kursi Pimpinan MPR Saat Rapat Gabungan

Mereka menilai, pasal tersebut menyatakan penambahan kursi pimpinan didasari perolehan suara, sedangkan di urutan keenam dalam perolehan suara Pemilu 2014 bukan PKB, melainkan PAN.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyadari ada satu fraksi, yakni PPP, yg tak menyetujui pemberian kursi untuk PKB lantaran menurut mereka tak sesuai dengan redaksional Pasal 427A Undang-Undang Nomor 2 Tahun MD3

“Enggak apa-apa, itulah demokrasi, PPP sesuai dengan pendapatnya. Tadi sembilan fraksi dan satu kelompok Dewan Perwakilan Daerah telah sepakat pengertian bahwa nomor enam itu adalah PKB,” kata Zul sapaannya.

Ia tidak khawatir dengan potensi digugatnya penafsiran Pasal 427A sehingga pelantikan besok dianggap tak sah. Ia pun mempersilakan seandainya ada masyarakat yg nantinya menggugat pelantikan tiga pimpinan baru MPR.

Zul menyatakan, MPR memiliki banyak ahli hukum yg bersiap mengkaji persoalan tersebut.

“Ya, pokoknya telah ada, kita sahkan hari ini. Kalau nanti ada gugatan, itu soal hukum silakan saja. Kami tentu di MPR juga banyak ahli hukumnya. Saya kira demikian,” lanjut Zul.

TV Presiden Jokowi sampaikan hasil kinerja selama 1 tahun

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin