Sikapi UU Terorisme, Polri Sebut Keterlibatan TNI Bukan Hal Baru

JAKARTA, – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Polri menyambut baik rencana pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme).

Termasuk soal aturan keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Selama ini, kata dia, Polri kerap melibatkan TNI dalam kegiatan yg berkaitan dengan terorisme.

“Dengan adanya undang-undang ini bagi memperkuat saja. Bukan hal baru,” ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

(Baca juga: Pelibatan TNI Disepakati, RUU Anti-terorisme Segera Disahkan)

Salah satunya pelibatan TNI dalam operasi Tinombala di Poso. Beberapa kali TNI menolong Polri memburu anggota kelompok Santoso yg bersembunyi di hutan pengunungan biru.

Koordinasi juga dikerjakan buat mengungkap penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan.

Setyo mengatakan, sebelum adanya revisi UU terorisme, Polri dan TNI telah meneken nota kesepahaman dalam penanganan terorisme. Hanya saja, penindakan hukum tetap berada di tangan Polri.

“Kalau penyidikan ya tak (terlibat). Itu kan tugas pokoknya polisi,” kata Setyo.

Sebelumnya, anggota Pansus RUU Anti-terorisme dari fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, pasal pelibatan TNI dalam pemberantasam terorisme pada dasarnya mengacu pada kerangka UU Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Pasal tersebut menyatakan bahwa TNI dapat dilibatkan dalam operasi militer selain perang.

“Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yaitu bagian dari operasi militer selain perang. Ini adalah terjemahan dari pasal 7 ayat 2 UU TNI. Itu kemudian disepakati, detilnya itu mulai dituangkan dalam Peraturan Presiden,” kata Arsul.

(Baca juga: DPR Sepakat Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Diserahkan kepada Presiden)

“Jadi UU terorisme tak secara detail mengatur tentang peran TNI dalam terorisme tetapi menyepakati bahwa peran itu mulai diatur secara detail dalam bentuk Peraturan Presiden,” lanjut dia.

Arsul menjelaskan, pelibatan TNI harus berada di bawah kewenangan Presiden karena pemberantasan terorisme yaitu tugas pemerintah.

Selain itu, institusi Polri dan TNI sama-sama berada di bawah kendali Presiden sebagai panglima tertinggi.

“Jadi biar Presiden yg mengatur peran itu. Tetap dalam koridor UU yg ada,” tutur Arsul.

TV Anggota Independen Majelis Tinggi Parlemen Inggris Charles David Powell melakukan kunjungan ke Jakarta.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin