Soal THR Pegawai Honorer Pemda Dan Guru Daerah, Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA, – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai pemberian tunjangan hari raya ( THR) buat pegawai honorer atau non-PNS. Sri Mulyani menjelaskan pula THR buat pegawai honorer pemerintah daerah dan guru daerah.

THR bagi pegawai honorer di daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyesuaian APBD Tahun 2018.

Penganggaran buat gaji pokok dan tunjangan PNS daerah (PNSD) disesuaikan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan ke-14.

“Mengenai pemberian honorarium buat PNSD dan Non-PNSD dibatasi dan cuma didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan,” kata Sri Mulyani pada akun Facebook pribadinya, Sabtu (26/5/2018).

Baca juga: Menkeu Pastikan Pegawai Honorer Juga Dapat THR, Ini Pembagiannya

Berdasarkan keterangan dari Kemendagri, daerah tak menganggarkan THR atau gaji ke-13 untuk Non PNSD, karena honor untuk tenaga Non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan.

“Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan,” ujar Sri Mulyani.

Untuk pegawai honorer daerah mampu diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yg berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai buat memberikan THR.

Untuk cleaning service (CS) dan sopir, apabila CS dan sopir adalah karyawan outsourcing dari perusahaan yg mempekerjakan, maka perusahaan di mana CS dan supir dimaksud terdaftar juga memiliki kewajiban buat memberikan THR.

Sementara itu, bagi supir dan CS honorer (yang tak melalui sistem outsourcing), pemberian THR menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga yg memakai jasa CS dan sopir.

Baca juga: Sri Mulyani: Pegawai Honorer Dapat THR

Adapun kebijakan THR bagi guru tak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG).

Sesuai Pasal 63 PP Nomor 58/2005 dan Permendagri Nomor 13/2006, Pemprov mampu memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNSD, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yg obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD.

Kebijakan pemberian TPP untuk Guru di masing-masing daerah berbeda-beda, ada daerah yg memberikan TPP dan TPG/TKG kepada guru. Ada daerah yg tak memberikan TPP, karena guru telah mendapatkan TPG/TKG.

TV Presiden menyetujui usulan Menpan-RB buat tidak mengurangi tunjangan yang lain dalam tunjangan hari raya (THR).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin