Soal Tudingan Biaya Pengamananan Presiden, Paspampres Serahkan Ke Mabes TNI

JAKARTA, – Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Paspampres) Mayjen TNI (Mar) Suhartono menyerahkan sepenuhnya kepada Mabes TNI soal dugaan adanya biaya operasional pengamanan presiden.

Hal itu disampaikan Suhartono menanggapi pernyataan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono.

Tonny mengaku memberikan uang kepada rekanannya yg digunakan buat membayar biaya operasional Paspampres dalam sebuah acara kementerian yg dihadiri Presiden.

“Masalah itu telah diambil alih oleh Mabes TNI. Begitu aku terima info itu, aku segera laporan ke Panglima TNI. Biar diinvestigasi dan itu telah dilaksanakan. Jawabannya telah disampaikan oleh Kapuspen TNI,” kata Suhartono di Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Baca juga: Jaksa KPK Tolak Penyuap Dirjen Hubla Jadi Justice Collaborator

Menurut Suhartono, Panglima TNI sudah mengklarifikasi hal tersebut dan meminta agar oknum Paspampres yg meminta bayaran dilaporkan.

Suhartono yakin, investigasi yg dikerjakan Mabes TNI hasilnya objektif dan independen sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kalau aku yg menginvestigasi Paspampres, sama dengan jeruk makan jeruk. Silakan diambil oleh Mabes TNI dan itu telah dilaksanakan. Jawabannya sudah,” lanjut Suhartono.

Pengakuan Tonny

Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono, mengaku memakai uang suap yg diterimanya bagi berbagai hal. Salah satunya, bagi membiayai operasional Paspampres.

Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017)./ABBA GABRILLIN Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017).

Pengakuan Tonny disampaikan ketika memberikan informasi sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017). Tonny bersaksi buat terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan.

Baca: Kata KPK soal Pengakuan Mantan Dirjen Hubla Terkait Uang bagi Paspampres

Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan apakah Tonny pernah memberikan uang 10.000 dollar AS kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Mauritz H M Sibarani.

Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp 100 juta-Rp 150 juta kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Mauritz H M Sibarani.

Uang digunakan buat diberikan kepada Paspampres. Keterangan itu dibenarkan Tonny.

Baca juga: Panglima TNI Instruksikan Selidiki Oknum Paspampres yg Terima Uang Dirjen Hubla

“Itu benar. Itulah yg aku katakan ada kegiatan yg tak ada dana operasionalnya,” ujar Tonny kepada jaksa KPK.

Menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yg dihadiri Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional buat Paspampres.

Adapun uang yg diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yg mengerjakan proyek di bawah Ditjen Perhubungan Laut.

TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman TV 19 Desember 2017.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin