Stafsus Laporkan Kondisi Terkini Papua Ke Presiden

Jakarta – Staf Khusus Presiden buat Papua Lenis Kogoya melaporkan sejumlah masalah di Papua kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya milik kewajiban sebagai staf khusus buat melaporkan seluruh persoalan-persoalan terjadi di wilayah Papua. Tadi dibahas menyangkut persoalan tol laut, persoalan harga BBM di Papua, keamanan dan yg keempat kunjungan Bapak Presiden,” kata Lenis di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Pertama soal tol laut di Papua telah berjalan hampir di seluruh daerah. Bahkan termasuk daerah yg tak pernah disentuh oleh manusia seperti daerah Nduga serta pelabuhan di Nabire, Sorong, Manokwari, Jayapura.

“Nanti, entah Presiden mulai mengatakan ke menteri terkait, aku kira (agar) turun ke lapangan bagi tol laut ini yg pelabuhan-pelabuhannya belum beres, contohnya di Jayapura itu harus dibuka di Depapre, Pak Presiden pernah kunjungan,” katanya.

Nabire juga perlu sebagai pintu masuk buat sekitar 4-5 kabupaten. “Itu nanti dibuka di Nabire, pelabuhan Sorong juga harus diperluas lagi dan Manokwari diperlebar,” kata Lenis.

Selanjutnya soal harga BBM yg ditargetkan bisa menjadi satu harga BBM pada tahun ini karena bisa berdampak terhadap harga sembako yg juga seragam.

Terkait keamanan di Papua, Lenis mengaku sampai hari ini terjadi gejolak di Papua karena isu politik dan Organisasi Papua Mandiri (OPM).

“Di sini aku minta kepada pihak keamanan, kan negara ini negara hukum, kalau memang ada yg salah, ya memang harus ditangkap. Itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta lapangan. Pihak TNI, Polri, harus bekerjasama supaya di pendekatan masyarakat Papua tak mampu kekerasan dengan alat-alat yg terlarang tetapi pendekatan dengan hati,” ungkap Lenis.

Masalah keamanan itu, kata dia, mau tak mau terkait dengan persoalan Freeport yg belum beres sampai hari ini.

“Freeport ada di wilayah Indonesia. Kalau Indonesia minta apa, ya Freeport atau Pemerintah Amerika harus mematuhi dan mengakui karena wilayah Indonesia dan demikian juga kalau wilayah Papua itu wilayah pengawasan di bawah kepala suku,” kata Lenis.

Menurut Lenis, masyarakat adat selama ini cuma diberikan satu persen oleh Freeport dan dari jumlah itu dibagi cuma bagi tujuh suku.

“Nah tujuh suku ini sekarang ngamuk, bagaimana satu persen dibagi? Jadi aku sangat setuju pemerintah milik ketegasan bagi divestasi 51 persen, aku setuju sebagai kepala suku. Bagaimana caranya memperhatikan masyarakat itu dan juga kemakmuran lebih khusus Indonesia,” kata Lenis.

(T.D017/S023)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin