Tak Mau Teken UU MD3, Jokowi Diminta Contoh SBY

JAKARTA,  — Presiden Joko Widodo enggan menandatangani revisi Undang-Undang MD3 yg sudah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Selasa (20/2/2018). Sikap ini menuai kritik.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan, sikap Presiden mulai menjadi cerminan buruknya manajemen pemerintahan.

“Patut ditinjau ulang dan Presiden sebaiknya menempuh cara yg lebih tepat dan efektif secara ketatanegaraan dalam merespons desakan publik,” kata Bayu dalam keterangannya kepada , Rabu (21/2/2018).

Baca juga: Yasonna Sebut Jokowi Mungkin Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3

Ia kemudian mencontohkan perkara yg hampir sama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Saat itu, SBY memilih mengeluarkan perppu setelah UU Pilkada diundangkan. Alasannya karena mayoritas publik menolak aturan kepala daerah dipilih DPRD dalam UU tersebut.

“Kami berharap bahwa Presiden mendengar aspirasi mayoritas publik yg menolak beberapa substansi dalam RUU perubahan UU MD3 yg sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden,” ujarnya. 

“Tetapi, langkah menindaklanjuti aspirasi dan desakan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai koridor konstitusi dan praktik ketatanegaraan Indonesia,” lanjut Bayu. 

Bayu mengatakan, sikap Presiden yg tak langsung menandatangani UU MD3 justru menghambat publik bagi langsung melayangkan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena hukum acara MK mensyaratkan cuma UU yg sudah disahkan Presiden dan diundangkan yg mampu jadi obyek pengujian di MK,” katanya.

Baca juga: Presiden Enggan Teken UU MD3, Dewan Perwakilan Rakyat Minta Pemerintah Tidak Ngambek

Selain itu, lanjut Bayu, tak menandatangani RUU yg sudah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat tak mulai berpengaruh secara hukum.

RUU tersebut tetap mulai berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari sejak disetujui dalam paripurna.

“Jika Presiden mau, setelah mengesahkan dan mengundangkan RUU Perubahan UU MD3, bisa menerbitkan perppu yg menghapus pasal-pasal dalam perubahan UU MD3 yg ditolak mayoritas publik,” kata Bayu. 

Bayu mengatakan, penerbitan perppu itu dijamin Pasal 22 Ayat (1) UUD Tahun 1945 dan tafsir putusan MK tahun 2009 atas makna “kegentingan yg memaksa”.  

TV Padahal sebelumnya, keinginan para politisi Senayan bagi merevisi undang-undang MD3 menuai pro dan kontra.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin