“Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya Terhadap Pengemudi Ojek Online”

JAKARTA, — Perwakilan dari Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI) Azas Tigor Nainggolan berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah harus langsung membuat regulasi yg mengatur tentang keberadaan ojek online.

Menurut Tigor, tanpa adanya regulasi, posisi antara pihak aplikator atau penyedia jasa aplikasi dan pengemudi menjadi tak setara. Akibatnya, pihak aplikator mampu bertindak sewenang-wenang terhadap pengemudi dengan memutuskan kebijakan secara sepihak.

“Posisinya jadi tak seimbang atau tak setara. Jadinya pengisapan. Pada praktiknya aplikator ini jadi tak terawasi. Bertindak semaunya seperti operator angkutan umum, jadinya tak terkontrol,” ujar Tigor ketika ditemui seusai audiensi pengemudi ojek online dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Baca juga: Ketua Komisi V Temui Pendemo, Ini Kesepakatan Ojek “Online” dengan DPR

Tigor menjelaskan, selama ini pihak aplikator terus menyebut pengemudi sebagai mitra kerja. Namun, praktiknya, sejumlah kebijakan ditentukan secara sepihak, misalnya soal penentuan tarif batas bawah.

Selain itu, pihak aplikator juga menentukan wilayah operasional segala pengemudi dan melakukan suspend atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

“Jadi enggak ada praktik seperti sekarang. Bilangnya mitra, tetapi sewenang-wenang,” ucap Tigor.

Selain itu, lanjut Tigor, adanya regulasi juga bisa memperjelas posisi pihak aplikator.

Baca juga: Ojek “Online”: Argo Rp 1.200 Cukup? Bayar WC Umum Saja Rp 2.000

Tigor menilai, ketika ini tak ada kejelasan posisi aplikator, apakah menjadi pihak penyedia jasa aplikasi atau sebagai perusahaan angkutan umum online.

Pasalnya, pihal aplikator juga memiliki kewenangan buat memberikan izin operasi buat para pengemudi yg bergabung atau mendaftar.

“Maka, regulasi itu utama bagi mengatur keberadaan aplikator. Diatur sejauh apa wewenang aplikator, enggak boleh sembarangan,” kata Tigor.

“Jangan seperti sekarang, dia perusahaan penyedia aplikasi, tetapi bertindak sebagai perusahaan angkutan umum,” ucapnya.

Ojek “online” berunjuk rasa

Sebelumnya, perwakilan pengunjuk rasa ojek online bersama Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI) bertemu pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI di ruang pertemuan komisi.

Dalam audiensi tersebut, mereka mengatakan tiga tuntutan terkait regulasi atas keberadaan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi online.

Pertama, meminta Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat agar mendesak Presiden joko Widodo agar membuat regulasi sebagai payung hukum untuk ojek online.

Kedua, meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Revisi tersebut bertujuan bagi mengatur standar pelayanan minimum (SPM) transportasi online yg belum diatur dalam UU LLAJ.

Sementara kendaraan roda dua sebagai salah satu moda transportasi umum baik yg konvensional ataupun dengan aplikasi berbasis teknologi keterangan tak diatur dalam UU LLAJ.

Kemudian, ketiga, pengemudi ojek online juga meminta pemerintah memutuskan tarif bawah sebesar Rp 3.200,00.

TV Mogok massal yg dikerjakan pengemudi ojek online membuat pelanggan kesulitan.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin