Tepi: Upaya Pemberian Sanksi Di Kasus Mahar Politik Kerap Gagal

JAKARTA, – Regulasi yg mengatur tentang politik uang atau mahar politik makin ketat namun upaya pemberian sanksi kerap gagal. 

Hal itu disampaikan Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jeirry Sumampouw  di acara diskusi publik “Menciptakan Politik Bersih Tanpa Mahar Untuk Indonesia Sejahtera”, yg diselenggarakan Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo), di Gedung Joang 45, Meteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2018).

“Kita milik regulasi terkait politik uang mengalami penguatan. Tapi ada kelemahan fundamental yg tak memungkinkan mahar politik terjerat sanksi. Upaya sampai ke pemberian sanksi yg enggak pernah berhasil,” kata Jeirry.

Regulasi yg makin ketat itu, kata Jeirry, seandainya pasangan calon terbukti memberikan mahar, maka pencalonannya dibatalkan. Sementara, partai politik yg terbukti menerima mahar bakal dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yg sama.

(Baca juga: Kemendagri: Mahar Politik Racun Dalam Pelaksanaan Demokrasi)

Sementara sanksi yg sulit diterapkan, ia melanjutkan, dikarenakan sulitnya mencari saksi karena jarang ada yg mau melaporkan perkara tersebut. Tak jarang ditemui baik pemberi dan penerima tak mengakui perbuatannya.

“Mungkin undang-undang bilang pemberi dan penerima mulai kena sanksi pidana. Kalau gitu pemberi dan penerima diam-diam saja,” ujar Jeirry.

Atau, kata dia, kalau pun ada saksi, tapi saksi itu tidak bersedia bagi memberikan keterangan.

“Maraknya mahar politik, kalau enggak ada yg mengadukan, sulit diproses atau dikerjakan tindakan,” ujar Jeirry.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu dan Panwaslu juga dinilai kerap terkendala keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi.

“Ibarat Bawaslu dan Panwas diberi senjata, tetapi enggak dikasih peluru,” ujar Jeirry.

Sementara penegak hukum seperti polisi, dinilai kerap pasif dalam masalah semacam ini. Soal perkembangan masalah polisi melakukan OTT anggota KPU dan Panwaslu di Garut, dia berharap sanksinya mulai sesuai sehingga mampu memberi efek jera terhadap praktik serupa ke depannya.

TV Fitra merilis temuan sejumlah potensi politisasi anggaran pendapatan belanja daerah jelang Pilkada.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin