Tidak Lolos Administrasi, 7 Parpol Bisa Ajukan Gugatan Ke Bawaslu RI

JAKARTA, – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI menyatakan bahwa tujuh partai politik gagal lolos penelitian administrasi buat Pemilu 2019 yg mulai datang.

Tujuh partai tersebut terhenti buat lanjut ke tahap berikutnya yakni verifikasi faktual. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pun membuka kesempatan kepada partai-partai tersebut bagi mengajukan gugatan Pemilu atas hasil verifikasi administrasinya.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kesempatan kepada partai yg tak lolos bagi mengajukan sengketa ke Bawaslu,” ujar anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (24/12/2017).

Baca juga : Tujuh Parpol Tak Lolos Penelitian Administrasi Pemilu 2019

Gugatan Pemilu mampu diajukan sejak keputusan KPU terhadap tujuh partai tersebut ditetapkan atau tiga hari pasca surat keputusan (SK) hasil verifikasi penelitian administrasi diserahkan.

“Kalau 24 Desember, tiga hari kerja ya 26 Desember, tetapi itu kan hari libur, berarti 29 Desember. Tujuh partai itu dapat mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu sampai tanggal 29 Desember,” kata Fritz.

Nantinya, Bawaslu RI mulai melakukan mediasi atas setiap permohonan sengketa yg diajukan oleh partai.

“Akan kalian mencoba mediasi terlebih dulu, harus ada proses mediasi, apakah ada dokumen salah, atau ada salah pembacaan oleh KPU terhadap dokumen yg disampaikan,” kata dia. 

Usai permohonan diterima, partai milik waktu tiga hari kerja buat melengkapi dokumennya. Bawaslu RI juga milik waktu 12 hari kalender buat memproses permohonan sengketa Pemilu tersebut.

“Mereka milik waktu buat melengkapi berkas pendaftarannya dokumen yg kurang sampai tanggal 2 Januari. Usai itu argo 12 hari kalian berjalan. Jadi akan tanggal 2 Januari tambah 12 hari, hari kalender bukan hari kerja,” kata dia.

Jika sengketa permohonan sengketa Pemilu diterima oleh Bawaslu RI, maka partai tersebut berhak buat ikut lanjut tahapan Pemilu berikutnya yakni verifikasi faktual.

“Kalau sengketa diterima ketujuh partai politik dapat lanjut ikut verifikasi faktual,” tutur dia.

Sebelumnya, KPU RI menyatakan bahwa tujuh partai politik gagal lolos penelitian administrasi bagi Pemilu 2019 yg mulai datang.

Dua partai politik lainnya dinyatakan lolos penelitian administrasi dan lanjut ke tahap berikutnya yakni verifikasi faktual.

Ke sembilan partai politik tersebut sebelumnya tetap diberikan kesempatan buat mengikuti tahap penelitian administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu RI meskipun berkas pendaftarannya dinyatakan tak lengkap oleh KPU RI.

Dua partai politik yg lanjut ke verifikasi faktual adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan AM Hendropriyono. Menyusul 12 partai politik lainnya yg sudah dinyatakan masuk tahapan proses verifikasi faktual.

Yakni, Partai Perindo, PSI, PDIP, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat dan PKB. 

Sedangkan tujuh partai politik yg dinyatakan gagal lolos tahap verifikasi faktual antara yang lain PPPI, PIKA, Partai Bhinneka, Parsindo, Partai Republik, Partai Idaman dan Partai Rakyat.

Ketujuh partai politik tersebut dianggap tak memenuhi persyaratan dokumen yg wajib diserahkan kepada KPU RI dan hasil penelitian administrasinya terhadap daftar kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota tak memenuhi syarat.

Meski demikian, tujuh partai politik tersebut masih milik kesempatan bagi mengajukan gugatan atau sengketa Pemilu ke Bawaslu RI.

TV KPU mengatakan hasil penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019.

 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin