Tiga Peserta Pilkada Yang Diusung Jadi Tersangka, PDI-P Dorong Revisi PKPU

JAKARTA, – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) mendukung usulan pemerintah agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merevisi Peraturan KPU ( PKPU) tentang Pencalonan.

Diketahui, ada tiga calon kepala daerah yg diusung PDI-P pada Pilkada 2018 ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiganya adalah, calon Wali Kota Malang Yaqud Ananda Qudban, calon Gubernur NTT Marianus Sae dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun.

(Baca juga: Pemerintah Diminta Terbitkan Perppu seandainya Ingin KPU Ubah PKPU Pencalonan)

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ada calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi maka telah semestinya ada mekanisme yg mampu ditempuh oleh partai politik bagi mengganti calon tersebut.

“Kami ingin ada sebuah mekanisme yg dibuka oleh Undang-undang bagi melakukan penggantian,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Tak cuma itu, menurut Hasto, batas waktu kapan calon yg bermasalah tersebut dapat diganti juga harus diatur jelas oleh penyelenggara pemilu.

Sebab, menurutnya, penggantian calon itu bukan cuma kepentingan partai politik semata melainkan juga bagian dari tanggung jawab partai politik kepada publik bagi menghadirkan calon-calon pemimpin terbaik.

“Demi tanggung jawab mendapatkan pemimpin terbaik. Tentu saja kita tanggung jawab di depan rakyat,” kata dia.

(Baca juga: KPK Serahkan ke KPU Terkait Usul Pemerintah soal PKPU Kepala Daerah yg Jadi Tersangka)

Hasto juga menambahkan, pihaknya mendukung upaya hukum apapun yg diusulkan pemerintah kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.

“Sekiranya ada Perppu kita menanggapi itu dengan positif bagi, termasuk dengan revisi PKPU melalui diskusi bersama,” kata Hasto.

Sebelumnya, terjadi polemik karena sejumlah calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2018 ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah lantas meminta kepada KPK agar menunda proses hukum calon kepala daerah lainnya yg sedang dibidik buat ditetapkan sebagai tersangka.

KPK akhirnya bersuara dan justru meminta pemerintah bagi membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) agar partai politik dapat mengganti calon kepala daerahnya yg menjadi tersangka.

Demi mengakomodasi usulan KPK, pemerintah justru kembali meminta kepada KPU bagi merevisi PKPU tentang Pencalonan, agar calon yg ditetapkan sebagai tersangka dapat diganti.

Namun, KPU pun bersikeras, demi keadilan dan asas praduga tidak bersalah, pihaknya tidak mulai menuruti usulan tersebut dengan merevisi PKPU tentang Pencalonan.

TV Hasil jajak pendapat menyimpulkan bahwa publik sangat terbuka dengan kehadiran sosok muda buat menjadi pemimpin daerah.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin