Tim Pemantauan Kasus Novel Diharapkan Bisa Dorong Pembentukan TGPF

JAKARTA, – Koordinator Badan Pekerja Komisi bagi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) berharap pembentukan tim pemantauan masalah penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dapat memberikan rekomendasi yg kuat kepada Presiden Joko Widodo buat membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF).

“Presiden dapat mempertimbangkan hasil penyelidikan Komnas HAM bagi menguatkan dia mengambil keputusan politik pembentukan TGPF masalah novel, itu alur yg kalian harapkan,” ujar Yati di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Yati menilai TGPF bukan cuma semata bagi Novel tetapi sebagai dukungan kuat negara dalam pemberantasan korupsi dan jaminan agar ke depannya tak ada lagi tindakan penyerangan serupa.

“Kalau Presiden tak ambil ini sama saja membiarkan penyidik KPK atau orang yang lain mulai menjadi sasaran teror sama saja dia juga melemahkan institusi KPK,” katanya.

Baca juga : Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan

Menurut Yati, tim pemantauan masalah Novel yaitu salah satu upaya buat menolong penuntasan di tengah proses penyidikan Kepolisian yg tidak kunjung selesai. Ia berharap nantinya tim tersebut mampu diberikan mandat yg lebih luas bagi ikut mendukung Polri d alam melakukan kegiatan penyelidikan ini.

“Supaya statusnya lebih kuat dan status lebih besar mandatnya buat melakukan pemanggilan pemeriksaan dan jauh lebih kuat hasil penyelidikan Komnas mampu diserahkan kepada Presiden,” ungkapnya.

Yati menuturkan, hingga ketika ini tim pemantauan belum menentukan kesimpulan apapun. Kendati demikian, ia meyakini tim pemantauan mulai membongkar berbagai kemungkinan yg terjadi dalam masalah penyiraman air keras kepada Novel.

Baca juga : Novel Baswedan Kembali ke Singapura bagi Persiapan Operasi

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Seperti yg diketahui, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim pemantauan atas penanganan masalah penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

Ketua Tim Pemantauan Kasus Novel, Sandrayati Moniaga mengatakan, pembentukan tim pemantauan tersebut karena Komnas HAM melihat penanganan masalah ini terkesan berlarut.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM itu mengatakan, penanganan perkara Novel telah memasuki hari ke-333, namun perkara tersebut belum menemukan titik terang. Karenanya, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terkait pelaksanaan fungsi pemantauan, pihaknya membentuk tim pemantauan perkara Novel itu.

Hal itu guna mendorong percepatan penanganan masalah tersebut agar bisa diselesaikan dengan baik oleh kepolisian.

“Berdasarkan keputusan sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 02/SP/II/2018 tanggal 6 dan 7 Februari 2018, sudah disepakati pembentukan Tim Bentukan Sidang Paripurna terkait perkara Novel Baswedan,” kata Sandrayati, dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

TV Penyidik KPK Novel Baswedan kembali dirawat di Singapura buat operasi tahap kedua bagi matanya.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin