Tionghoa, Antara Sasaran Kebencian Dan Ketimpangan Sosial


SAAT
ini, orang-orang Tionghoa di Indonesia seolah menjadi sasaran kebencian. Narasi kebencian sedemikian dahsyat menjadi gelombang yg mengepung kehidupan mereka.

Gelombang kebencian ini, semakin dahsyat pada proses Pilkada DKI Jakarta 2017, saat Ahok—nama sapaan dari Basuki Tjahaja Purnama—beradu kekuatan dengan Anies Baswedan dalam kontestasi politik.

Citra diri Ahok—representasi Tionghoa dan non-muslim—beradu melawan Anies Baswedan, dengan citra pemimpin muslim dan keturunan Arab. Isu pribumi-non pribumi yg berembus pada masa kampanye seolah menjadi isu yg salah sasaran. 

Isu tersebut mempengaruhi persepsi publik dengan menggiring kinerja kepemimpinan dan kredibilitas personal kepada kontestasi isu etnisitas dan agama.

(Baca juga: Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi)

Isu etnis menjadi perdebatan panjang di media sosial serta menjadi vibrasi isu di kedai-kedai kopi, masjid, dan sekolah. Bahkan, vibrasi isunya tak cuma di Ibu Kota tapi juga melampaui ruang menuju lintas kawasan di negeri ini.

Seusai Pilkada DKI Jakarta, ternyata kebencian terhadap Tionghoa tak menyurut. Dari perbicangan dengan teman-teman di beberapa daerah, betapa ketionghoaan dan label non-muslim menjadi penghalang buat membangun jembatan komunikasi.

Mereka yg Tionghoa kadang dicap kafir dan diekslusi dari ruang interaksi lintas kelompok.

Bukan narasi baru

Kebencian terhadap kelompok Tionghoa merentang panjang dalam sejarah negeri ini. Narasi kebencian ini berenteng dari masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) hingga Orde Baru.

Pada 1740, misalnya, sekitar sepuluh ribu orang Tionghoa dibantai di Batavia. Secara kejam, Jenderal Adriaan Valckenier membantai orang-orang Tionghoa dari kulminasi beberapa kasus.

Salah satunya, pada 9 Oktober 1740 terjadi huru-hara di dalam tembok Batavia. Beberapa ratus orang China yg menjadi tahanan di Stadhuis—Balai Kota Batavia yg sekarang adalah Museum Sejarah Jakarta—dihabisi di halaman gedung itu.

Peristiwa tersebut meluas ke beberapa kawasan di Jawa, antara yang lain di Cirebon, Semarang, dan Lasem. Drama gelap ini kemudian dikenal sebagai “Geger Pacinan”, yg diulas secara mendalam dalam riset Daradjadi (2013).

Kebencian terhadap Tionghoa berlanjut pada masa Perang Jawa (1825-1830), saat orang Tionghoa difitnah sebagai “pembawa sial” dalam barisan prajurit Diponegoro.

Warga keturunan Tionghoa berdoa di Vihara Hian Thian Siang Tee Bio, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (15/2/2018). Warga keturunan Tionghoa melakukan doa bagi menyambut Tahun Baru Imlek 2569./KRISTIANTO PURNOMO Warga keturunan Tionghoa berdoa di Vihara Hian Thian Siang Tee Bio, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (15/2/2018). Warga keturunan Tionghoa melakukan doa bagi menyambut Tahun Baru Imlek 2569.

Lalu, di tengah tragedi 1965, orang-orang Tionghoa dikaitkan dengan komunisme dan dianggap mendukung PKI. Framing ini menjadi senjata politik bagi mendiskriminasi orang Tionghoa di ruang publik.

Pada masa Orde Baru berkuasa, kebencian terhadap Tionghoa tak kalah kejamnya. Soeharto menjadikan orang Tionghoa sebagai sapi perah ekonomi, bagi menarik sebanyak mungkin keuntungan dalam bisnis.

(Baca juga: Merayakan Imlek, Merenungi Semangat Kebangsaan)

Barulah saat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden, kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa dicabut. Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mencabut Instruksi Presiden terbitan Soeharto pada 1967, yg membatasi ruang gerak dan ekspresi kebudayaan orang Tionghoa.

Warisan kebencian

Sejarah panjang kebencian terhadap orang Tionghoa ternyata membekas dalam. Kebencian ini gampang dibangkitkan, baik dengan narasi-narasi politik yg dibungkus isu agama maupun kecemasan terhadap kelompok etnis.

Dari Survei Wahid Foundation (2017), muncul data betapa etnis Tionghoa menjadi kelompok yg dibenci. Survei ini merilis bahwa Tinghoa menjadi kelompok yg dibenci bersama non-muslim, komunis, LGBT, dan kelompok Yahudi. Melibatkan 1.520 responden, 59,9 persen responden survei tersebut memiliki kelompok yg dibenci.

Bahkan, dari 59,9 persen pihak yg menguatkan kebencian, 92,2 persen di antaranya tak setuju bila anggota kelompok yg dibenci menjadi pejabat pemerintah di negeri ini. Lalu, 82,4 persen dari responden yg menyimpan kebencian itu menyatakan tak rela seandainya anggota kelompok yg dibenci menjadi tetangga.

Terlihat, kebencian sudah merasuki urat nadi dan pemikiran personal serta lingkungan keluarga, sehingga tak membuka ruang buat perbedaan di kehidupan sosial mereka. Kebencian sudah menutup pintu gerbang dialog bagi sama-sama saling memahami.

Kebencian ini tentu saja sangat berbahaya seandainya selalu direproduksi dan diwariskan, apalagi sebagai kepentingan politik. Padahal, pada awal kemerdekaan Indonesia, para pejuang dan pelopor bangsa, sudah sepakat membangun negeri ini untuk segala golongan dan etnis.

LITBANG Persebaran Etnis Tionghoa di Indonesia

Soekarno menegaskan, Indonesia dibangun bukan cuma punya satu etnis. Pada pidato di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni 1945, Soekarno mengungkap bahwa negeri ini didirikan untuk seluruh golongan dan lintas etnis.

“Saudara-saudara yg bernama kaum kebangsaan di sini, maupun saudara-saudara yg dinamakan kaum Islam, semuanya sudah mufakat… Kita hendak mendirikan suatu negara, segala untuk semua. Bukan untuk satu orang, bukan bagi satu golongan—baik golongan bangsawan maupun golongan yg kaya—tetapi seluruh bagi semua,” tegas Bung Karno di situ.

Di hadapan sidang tersebut, Bung Karno mengungkap bahwa kebangsaan kami tak cuma buat satu etnis.

“Kebangsaan Indonesia yg bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tapi kebangsaan Indonesia, yg bersama-sama menjadi dasar suatu nationale staat”.

Mewariskan cinta, mengubur kebencian  

Bagaimana cara mengubur kebencian-kebencian terhadap orang Tionghoa, atau kelompok etnis lain, buat masa depan negeri ini?

Kita perlu mewariskan cinta, bukan kebencian. Dalam sebuah esai, Gus Dur pernah mengulas argumentasinya membela Tinghoa.

(Baca juga: Pelajaran dari PKI, Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur)

Lewat esai berjudul “Beri Jalan Orang Tionghoa” (Majalah Editor, edisi 21 April 1990) tersebut, Gus Dur mengajak kami bagi memberi ruang buat orang-orang Tionghoa, agar mereka ikut memberi sumbangsih buat Indonesia, yg itu juga tak cuma di bidang bisnis.

Gus Dur mengurai, betapa orang-orang Tionghoa dalam sejarah panjangnya dari masa VOC hingga Orde Baru cuma diperas kekayaannya buat kepentingan penguasa.

Selain itu, Gus Dur juga mengajak kalian buat mengurangi persepsi negatif terhadap kelompok etnis ini.

“… persoalannya bukanlah bagaimana orang Cina itu mampu dibuktikan bersalah, melainkan bagaimana mereka ditarik ke dalam alur umum (mainstream) kehidupan bangsa. Bagaimana kepada mereka mampu diberikan perlakuan yg benar-benar sama di seluruh bidang kehidupan. Tanpa perlu ditakutkan bahwa sikap mereka seperti itu mulai memperkokoh ‘posisi kolektif’ mereka dalam kehidupan berbangsa, karena hal-hal seperti itu dalam jangka panjang ternyata hanyalah sesuatu yg berupa mitos belaka,” tulis Gus Dur.

Kemudian, ia melanjutkan, “…semua itu harus dikerjakan dengan menghormati kesucian hak punya mereka, bukan dengan cara paksaan atau keroyokan. Kalau begitu duduk perkaranya, jelas akses orang Cina kepada segala bidang kehidupan harus dibuka, tanpa pembatasan apa pun,” jelas Gus Dur.

Melampaui energi kebencian

Namun, harus diakui, muncul keresahan di ruang publik terkait ketimpangan sosial yg terjadi. Ketimpangan itu mengarah pada jarak ekonomi yg terlalu jauh antara pengusaha Tionghoa dan warga di sekitarnya. Ini terjadi dalam skala yg berbeda, akan dari ranah nasional hingga kabupaten.

Perlu ada komitmen buat mendapati cara agar komunitas Tionghoa membuka diri buat komunitas-komunitas yg lain. Membuka ruang interaksi ini tak cuma pada level selebrasi dan ritual keagamaan, tapi juga dalam komunikasi keseharian, terutama buat generasi-generasi muda lintas etnis dan agama.   

(Baca juga: Savic Ali: Ujaran Kebencian Terindikasi Berasal dari Partisan Politik)

Silaturahim antar-komunitas serta interaksi lintas etnis dan agama niscaya mulai membuka ruang publik yg lebih luas. Kita harus melampaui energi kebencian dengan membangun interaksi yg sehat dan saling percaya. Kita perlu melampauinya dengan menebar cinta.

Kita harus melampaui energi kebencian dengan saling mengenal, berinteraksi, serta mencipta ruang publik yg dapat mempertemukan pemuda—generasi milenial lintas etnis dan agama—untuk saling belajar. Inilah tantangan untuk masa depan keindonesiaan kita.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin