Tren Modus Korupsi 2017 Versi ICW

– Indonesia Corruption Watch mencatat, pada tahun 2017 terdapat 576 perkara korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar.

Jumlah tersangkanya mencapai 1.298 orang.

Berdasarkan rilis ICW, Selasa (20/2/2018), seandainya dibandingkan tahun 2016, penanganan masalah korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terutama pada aspek kerugian negara.

Pada 2016, kerugian negara dari 482 masalah korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017.

Baca juga: Cerita Mendagri soal Modus Korupsi Pejabat Daerah

Peningkatan ini karena ada perkara dengan kerugian negara yg besar yg ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan perkara KTP elektronik, serta perkara TPPI yg ditangani Kepolisian dan Kejaksaan.

Ada sejumlah modus yg paling banyak digunakan dalam tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2017. Apa saja?

Modus korupsi

Modus korupsi yg paling banyak digunakan dalam masalah korupsi tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran. Ada 154 masalah dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun dengan modus ini.

Modus lainnya, penggelembungan harga (mark up) dan pungutan liar dengan masing-masing sebanyak 77 masalah dan 71 kasus.

Baca juga: Pengamat: Modus Korupsi Putu, Cara Lama yg Diadopsi Kembali

Sementara, modus terkait suap dan gratifikasi sebanyak 44 perkara dengan total nilai suap mencapai Rp 211 kasus.

Anggaran desa paling banyak dikorupsi

Adapun, berdasarkan sektor, anggaran desa yaitu sektor paling banyak korupsi dengan total 98 masalah dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. 

Sektor lainnya, pemerintahan dan penndidikan dengan jumlah perkara dan kerugian negara berturut-turut adalah sebanyak 55 dan 53 perkara serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar.

ICW menyebutkan, lembaga yg tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 perkara dan kerugian negara Rp 1,17 triliun.

Baca juga: Ini 11 Modus Korupsi Selama Semester I-2015

Lembaga lainnya adalah pemerintah desa sebanyak 106 masalah dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar.

Ketiga, pemerintah kota dengan jumlah 45 perkara serta kerugian negara Rp 159 miliar.

Provinsi paling banyak masalah korupsi

Masih berdasarkan catatan ICW, provinsi yg paling banyak perkara korupsi pada tahun 2017 adalah Jawa timur dengan 68 perkara serta kerugian negara mencapai Rp 90,2 miliar.

Berikutnya, Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan jumlah perkara berturut-turut adalah 42 perkara dan 40 kasus.   

Dari hasil pantauan sepanjang 2017, ICW memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya, perlunya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD.

Transparansi dinilai utama buat meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang yg dikerjakan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik.

Sementara itu, kepala daerah yg mulai mencalonkan diri diharapkan menekan biaya kampanye agar meminimalisasi konflik kepentingan dengan menerima uang dari beberapa pihak yg berkepentingan.

TV Ini adalah detik-detik ketika rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, RAPBD Provinsi Jambi disahkan menjadi APBD Jambi 2018, seluruh setuju.

 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin