Tuntutan KPK Untuk Gubernur Sultra Tertinggi Di Antara Perkara-perkara Kepala Daerah

JAKARTA, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan dari jaksa KPK terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam yaitu yg tertinggi dibandingkan dengan kasus yg menjerat kepala daerah yg lain.

“Tadi telah didengar sama-sama, aku kira ini termasuk tuntutan yg tertinggi kalau dibanding dengan kepala daerah yg lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga: Gubernur Sultra Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara)

KPK menuntut Nur Alam dengan pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga dituntut membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Namun, bagi kasus dengan terdakwanya berasal dari penegak hukum, KPK pernah menuntut lebih berat lagi dibandingkan kasus Nur Alam.

“Kalau dibanding dengan (perkara yg melibatkan) penegak hukum, kalian pernah menuntut seumur hidup juga pernah, menurut 20 tahun (pernah). Jadi ada beberapa yg sebenarnya cukup tinggi, tetapi dari penegak hukum,” ujar Febri.

Hal yg juga utama dari tuntutan ini, lanjut Febri, KPK meminta hakim mempertimbangkan mencabut hak politik Nur Alam. Hal ini mencegah mereka yg telah divonis bersalah pada perkara korupsi mampu kembali lagi ke panggung politik.

Sebab, seandainya tetap milik hak politik, dikhawatirkan seandainya menjadi pemimpin dan terjadi korupsi lagi, masyarakat yg mulai sangat dirugikan.

(Baca juga: Dalam Persidangan, Gubernur Sultra Nur Alam Mengaku Punya Tiga KTP)

Febri menyatakan, jaksa memberikan tuntutan yg tinggi terhadap Nur Alam secara proporsional dengan melihat dampak dari dugaan korupsi Nur Alam.

Misalnya, apakah berdampak pada keuangan daerah semata, atau pada sektor yang lain seperti lingkungan yg risiko kerugiannya jauh lebih besar.

Dalam tuntutan terhadap Nur Alam, pertama kalinya KPK memakai kerusakan lingkungan buat menilai kerugian keuangan negara.

“Karena dalam perkara ini kita melihat ada keterkaitan antara perbuatan dugaan korupsi dan juga efek-efek terhadap izin-izin yg dikeluarkan tersebut, terutama buat lingkungan. Karena itu, kerugian keuangan negaranya cukup besar,” ujar Febri.

TV Sidang lanjutan terdakwa korupsi Gubernur non aktif Sulawesi Tenggara Nur Alam kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin