Untuk Kasus JR Saragih, Penundaan Perkara Peserta Pilkada Tak Berlaku

JAKARTA, – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah anggapan Polri tebang pilih terhadap penanganan masalah calon kepala daerah.

 

Setyo mengatakan, JR Saragih dijerat pidana pemilu. Kasus tersebut tak termasuk yg ditunda penanganannya oleh Polri.

“Khusus bagi OTT dan tindak pidana pemilu harus langsung diproses,” ujar Setyo di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

(Baca juga: Diduga Palsukan Legalisasi Ijazah, JR Saragih Jadi Tersangka)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto/AMBARANIE NADIA Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto

Hal ini disebabkan limitasi waktu penanganan masalah oleh sentra penegakan hukum terpadu yg cuma 14 hari.

Setelah adanya temuan oleh Sentra Gakkumdu, perkara JR Saragih diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara buat penyidikan lebih lanjut.

“Ini berbeda apa yg disampaikan oleh pak Kapolri, Polri tak memproses perkara pidana calon kepala daerah. Ini terbukti dari Gakkumdu, harus diproses,” kata Setyo.

JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (15/3/2018). Ia diduga memakai legalisir ijazah palsu sebagai dokumen persyaratan pencalonan kepala daerah.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Ia dikenakan Pasal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yakni memakai surat palsu atau tandatangan palsu dalam melegalisir fotokopi ijazah SMA-nya.

(Baca juga: Jadi Tersangka, JR Saragih Diduga Palsukan Ijazah dan Tanda Tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI)

 

Sebelumnya, Ketua KPUD Sumut Mulia Banurea mengatakan, JR Saragih tak melengkapi fotokopi ijazah yg telah dilegalisir.

Berdasarkan peraturan yg ada, JR Saragih tak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon. JR Saragih pun menggugatnya ke Bawaslu.

Bawaslu Sumatera Utara pun mengabulkan permohonan JR Saragih atas gugatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara terkait legalisasi fotokopi ijazah SMA itu. Namun, KPU menyatakan bahwa pasangan Saragih-Ance Selian ketika ini masih berstatus tak memenuhi syarat (TMS).

Putusan tersebut cuma meminta meminta JR Saragih melegalisasi ijazahnya kembali ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat.

TV Bawaslu Sumatera Utara menggelar sidang putusan gugatan pilkada pasangan JR Saragih-Ance Selian pada Sabtu (3/3) sore.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin