Usulkan Tes Keperawanan Sebelum Menikah, Ini Maksud Hakim Binsar Gultom

Jakarta – Dalam buku “Pandangan Kritis Seorang Hakim”, Binsar Gultom menyampaikan banyak perkawinan yg kandas akibat dimulai dengan terpaksa, termasuk karena hamil di luar nikah.
Tes keperawanan adalah salah sesuatu hal yg diusulkannya buat menekan tingkat perceraian di Indonesia. 
Tes yg ia maksud bukanlah sebuah ketentuan negara di mana setiap calon pengantin harus menjalani berbagai prosedur resmi. Saat dihubungi ANTARA News, Binsar menjelaskan usulan ini lebih ditujukan kepada keluarga yg mulai melangsungkan pernikahan. 
Orangtua, kata dia, diminta bagi memastikan apakah anak-anaknya mulai menikah atas dasar ketulusan dan cinta, bukan karena menutupi aib.
“Harus betul-betul terbuka lalu secara internal. Orangtua menanyakan pada anaknya, ‘sesungguhnya kami sama-sama cinta atau tidak?’. Sebelum melangkah lebih jauh, tanya ‘Apakah kami telah melakukan persetubuhan di luar nikah?’,” kata Binsar ketika dihubungi via telepon, Minggu.
Jika memang masih ragu, lanjut Binsar, orangtua dapat menindaklanjuti dengan melibatkan tim medis.
Dari sini, orangtua dapat memastikan keseriusan anak-anaknya. Bila ada indikasi niat pernikahan dilandasi keterpaksaan, lebih baik jangan diteruskan.
“Pada umumnya yg membuat rumah tangga hancur karena pernikahan tak didasari saling mencintai,” ujar dia.
“Lebih bagus sekarang tak jadi atau dipending daripada dilanjutkan tapi nantinya KDRT, perceraian atau pembunuhan,” kata Binsar yg menangani 250 masalah perceraian sejak 1996.
Kecil kemungkinan tes keperawanan sebelum menikah dapat diatur oleh negara karena itu hal yg sangat privat.
“Belum ada (negara yg mengatur tes keperawanan). Itu kan sangat privat,” katanya.
Dia juga mengusulkan adanya pelajaran mengenai rumah tangga di sekolah menengah atas atau di kampus agar individu mampu lebih bersiap membina pernikahan di masa depan.
“Sebelum orang berumahtangga, harus tahu apa sih lembaga perkawinan. Masa UU Perkawinan tak pernah dipelajari siswa atau mahasiswa? (UU) Baru digunakan setelah terjadi perceraian padahal itu harus dipelajari,” imbuh dia.
Buku “Pandangan Kritis Seorang Hakim” yg baru terbit Agustus dulu rencananya mulai dibedah dan dibahas pada seminar di Universitas Esa Unggul pada November 2017.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin