YLBHI: Jurnalis Dan Aktivis Berpotensi Dijerat UU MD3

JAKARTA, – Pengesahan revisi revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3) oleh Dewan Perwakilan Rakyat menuai polemik.

Beberapa pasal dinilai memiliki semangat bagi menjebloskan seseorang ke dalam penjara.

Pasal 122 huruf k, misalnya, memberikan mandat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yg dianggap merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPR.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai, salah satu profesi yg paling potensial dijerat pasal tersebut merupakan jurnalis.

“Kalau (pemberitaan) dianggap merendahkan (DPR atau anggotanya), maka potensi yg pertama kena adalah teman-teman jurnalis,” ujar Isnur, dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baca juga: UU MD3 Dinilai Berpotensi Membuat Korupsi Tumbuh Subur di DPR

Selama ini, kata dia, hampir setiap hari para jurnalis memberitakan Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota DPR. 

Pemberitaan itu seringkali berisi kritik atas keputusan atau perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg dianggap tak berpihak kepada publik.

Jika kritik pedas itu dianggap sebagai penghinaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota DPR, maka MKD dapat melaporkan jurnalis tersebut ke pihak Kepolisian.

Selain jurnalis, YLBHI juga menilai, Pasal 122 huruf k UU MD3 potensial menjerat para aktivis yg kerap mengkritik DPR.

Oleh karena itu, YLBHI mengkritik keras adanya ketentuan pasal yg dianggap mambuat Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotanya memiliki kewenangan super besar.

Baca juga: Masinton: Saudara Laode Ini Belum Baca UU MD3 tetapi Sudah Komentar

Bagi YLBHI, UU MD3 adalah upaya Dewan Perwakilan Rakyat buat melindungi dirinya sendiri agar tak tersentuh, termasuk dari kritik tajam masyarakat.

“Ini mulai memakan banyak korban apalagi di tengah-tengah pengguna sosial yg sangat banyak,” kata Isnur.

Menurut YLBHI, seandainya Dewan Perwakilan Rakyat atau anggotanya tak mau dikritik publik, seharusnya mereka bekerja sebaik-baiknya bagi memperbaiki kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yg dianggap jeblok.

Jamin kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotanya

Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKB Lukman Edy mengatakan, pasal tersebut berfungsi menjamin kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotanya.

“Nah kalian menitipkan sebuah tanggung jawab pada MKD, bukan saja menjaga kehormatan lembaga tetapi juga menjaga kehormatan anggota DPR,” kata Lukman ketika dihubungi , Minggu (11/2/2018).

Baca juga: Soal Hak Imunitas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Samakan UU MD3 dengan UU Pers

Ia mengatakan, kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat di era demokrasi harus dijaga sehinggga MKD perlu diberikan kewenangan buat memanggil dan memeriksa pihak yg diduga merendahkan kehormatan Dewan dan dan anggotanya.

Setelah diperiksa dan ternyata terbukti menghina Dewan Perwakilan Rakyat atau anggotanya, mulai ditempuh langkah selanjutnya.

TV Padahal sebelumnya, keinginan para politisi senayan bagi merevisi undang-undang MD3 menuai pro dan kontra.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin