Dipetisi Pegawai, Pimpinan KPK Akan Agendakan Pertemuan

JAKARTA, .com – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengirimkan petisi ke pimpinan KPK soal potensi hambatan dalam penanganan perkara di Kedeputian Penindakan KPK.

Dalam petisi itu, pegawai KPK melihat Kedeputian Penindakan KPK cenderung mengalami sejumlah hambatan dalam mengurai atau mengembangkan perkara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, petisi itu telah diterima oleh pimpinan KPK.

“Dokumen itu telah diterima. Pimpinan mulai mengagendakan meeting dengan para pegawai tersebut dalam waktu yg tak terlalu lama. Jadi langsung mulai didengar, apa masukan tersebut secara langsung,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/4/2019) malam.

Baca juga: Pegawai Petisi Pimpinan KPK soal Potensi Hambatan Penanganan Kasus

Menurut Febri, pada dasarnya pimpinan KPK mulai mendengarkan masukan atau kendala yg dialami pegawainya dalam penanganan masalah atau pelaksanaan tugas lainnya.

“Di KPK kita mengenal konsep komunikasi yg egaliter sehingga hal-hal seperti ini, dinamika seperti ini sangat mungkin terjadi. Saya kira, dahulu juga pernah ada ya, keberatan, ada pertanyaan, ada saran pada pimpinan,” kata dia.

Pimpinan, kata Febri, menganggap petisi ini sebagai sistem pengawasan dan keseimbangan di internal KPK. Febri memastikan permasalahan seperti ini mulai diselesaikan secara baik.

“Indikator utama merupakan dengan kepentingan institusi KPK. Itu yg paling penting. Kami juga ingin pastikan satu hal, jangan sampai apa yg terjadi ketika ini kemudian disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu yg terkait dengan masalah yg ditangani KPK,” kata dia.

“Kami juga sadar ini yaitu institusi yg dimiliki secara luas,” sambungnya.

Sebanyak 5 poin petisi pegawai KPK terdiri dari terhambatnya penanganan masalah pada ekspose tingkat Kedeputian

Kedua, potensi kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup. Ketiga, tak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi.

Keempat, tak disetujuinya penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan. Kelima, adanya pembiaran atas sejumlah dugaan pelanggaran berat di internal KPK.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin