Temuan Komnas HAM: Masyarakat Adat Belum Rekam E-KTP Hingga Sosialisasi Bagi Penyandang Disabilitas Belum Maksimal

JAKARTA, – Tim pemantauan Pileg dan Pilpres 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) melakukan pemantauan di 5 provinsi, merupakan Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Pemantauan itu dikerjakan pada 18 hingga 29 Maret 2019 silam. Ketua tim pemantau, Hairansyah menyampaikan pemantauan ini guna melihat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 dalam perspektif HAM.

Baca juga: Komnas HAM: Elite Parpol, Simpatisan, dan Pendukung Harap Jaga Ketenangan

Tim pemantau menemukan fakta lapangan terkait proses kepemiluan berdimensi pelanggaran HAM.

1. Ada warga yg belum rekam e-KTP

Hairansyah menyebutkan, masih ada warga yg belum merekam atau bahkan belum memiliki e-KTP. Di Jawa Timur, misalnya, ada sekitar 4 juta orang yg belum memiliki e-KTP atau belum melakukan perekaman e-KTP.

“Di Kalimantan Tengah, baru 79 persen penduduk berusia 17 tahun atau telah menikah yg memiliki e-KTP atau telah melakukan perekaman,” kata Hairansyah di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: Pantau Tahapan Pemilu di 5 Provinsi, Komnas HAM Desak Penuntasan Perekaman E-KTP

Ia pun mencontohkan temuan lainnya. Di Provinsi Banten ada sekitar 637 pemilih yg belum melakukan perekaman e-KTP.

2. Pemenuhan hak pilih di Lapas dan Rutan

Pemenuhan hak pilih tahanan atau warga binaan di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) masih ada yg bermasalah.

“Persyaratan memiliki KTP elektronik dan atau surat informasi (suket) serta harus menunjukkannya pada ketika pemungutan suara adalah hal yg menyulitkan untuk tahanan dan warga binaan,” kata dia.

Baca juga: Ini Temuan Komnas HAM Terkait Persoalan Hak Pilih Kelompok Rentan

Menurut Hairansyah, seharusnya surat informasi kepala lapas atau kepala rutan dan petikan putusan cukup menjadi dasar penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan jaminan buat mereka buat memilih.

Ia mencontohkan, pendataan warga binaan atau tahanan di lapas dan rutan di Jawa Barat. Hairansyah menjelaskan, 9.618 orang belum masuk ke dalam DPT karena kendala administrasi dan belum merekam e-KTP.

“Di lapas dan rutan Provinsi Banten yg masuk DPT sebanyak 4.160 orang. Yang melakukan perekaman e-KTP sebanyak 2.588 orang,” kata Hairansyah.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin